Sigi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengaskan, pemilu bukanlah milik peserta pemilu dan bukan juga milik penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Lebih dari itu, pemilu adalah milik rakyat Indonesia sehingga tanggung jawab menyelamatkan pemilu merupakan kewajiban bersama.
Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan menghadiri kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (5/11/2019).
Dewi menjelaskan, program pengawasan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting yang turut menentukan kualitas Pilkada 2020. Oleh sebab tersebut, Bawaslu dikatakan Dewi, telah mendesain program-program kerja unggulan yang nantinya akan mendorong kesadaran masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan untuk seluruh proses tahapan Pilkada 2020.
“Jika ada pelanggaran yang didapatkan atau terdengar informasinya, mohon bersedia menjadi pelapor karena melaporkan pelanggaran itu adalah bagian penting untuk memastikan pemilihan kita ini sudah berlangsung dengan jujur dan adil,” ujarnya.
Alasan di balik pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam Pilkada 2020, lanjutnya, menghindari potensi-potensi terjadinya pelanggaran. “Potensi pelanggaran yang baru terungkap pasca pelantikan pemenang peserta pilkada seperti operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK akibat politik uang,” sebutnya.
“Potensi-potensi itu tentu tidak dapat kami kerjakan sendiri. Bawaslu punya keterbatasan jumlah, punya keterbatasan memandang atau melihat seluruh aktivitas yang terjadi selama masa pemilihan karena pemilihan itu dilaksanakan di seluruh cakupan administrasi mulai di ruang publik sampai ke ruang privat,” tambah Dewi.
Dewi berharap, tabir pelanggaran yang selama ini tertutup bisa terdeteksi secara dini, sehingga kejujuran dan keadilan pemilu bisa ditegakkan.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Abdul Hamid
